Posted by: DS | March 2, 2009

Inikah Yg Kita Pilih ? Kemalasan Wakil Rakyat

Oleh: A Adib, Dani/ Pusdok SM-62

TREN demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran. Sebagian rakyat tidak lagi meletakkan kepercayaannya pada partai politik dan DPR, meski keyakinan kepada demokrasi makin kuat.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutnya sebagai gejala demokrasi non-partisan. Artinya, meski peran parpol saat ini dominan, tapi kalau itu dilepas, masyarakat juga merasa tidak apa-apa.

Rakyat justru lebih percaya kepada media massa atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai wadah pembelajaran demokrasi daripada partai politik yang disebut lembaga demokrasi. Peran parpol bisa digantikan oleh individu dan kelompok jika diperlukan.

Pergeseran itu bisa terjadi karena kepercayaan masyarakat pada parpol luntur karena wakilnya di legislatif juga mengalami pergeseseran orientasi. Masalah ideologi banyak ditinggalkan diganti dengan pragmatisme, sehingga keberpihakan dan perjuangan kepada rakyat sulit ditemukan.

Padahal, Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 kurang dari 40 hari lagi. Kesibukan mereka yang kembali menjadi caleg menambah fakta ihwal ruang sidang hanya berisi deretan kursi kosong. Juga bukan perkara luar biasa pengesahan undang-undang ditunda karena tidak memenuhi kuorum.

Di penghujung 2008, dari 550 anggota DPR, hanya 90 orang yang hadir untuk menghadiri sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) MA. Sebuah rancangan yang krusial, menyangkut perubahan umur pensiun Hakim Agung yang mencapai 70 tahun.

Umur pensiun yang sungguh tua untuk pejabat publik. Bandingkan dengan TNI/Polri 58 tahun atau PNS yang 56 tahun ataupun jaksa yang juga 58 tahun.

Selain itu, sekitar 81 RUU yang harus disahkan oleh anggota DPR, di sisa masa jabatannya yang tak sampai satu tahun lagi. Dan tentu dengan draf RUU sebanyak itu, akan membuat jadwal persidangan semakin padat.

Tak hanya itu. Yang menjadi sorotan adalah sikap anggota menjadi autistik dan asyik dengan dirinya sendiri. Mereka tak peduli dengan desakan agar menghentikan pelesiran ke luar negeri atas biaya negara.

Bahkan, tak sedikit yang berlaku bak preman. Memeras mitra kerja sebagai imbalan meloloskan suatu kebijakan atau RUU. Di saat lain mereka berubah menjadi calo. Kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Riau, dan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, serta aliran dana Bank Indonesia adalah contoh nyata perilaku miring. Kasus-kasus itu sedang disidangkan.

Tabiat itu tidak sebanding dengan setumpuk gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR. Selain uang kehormatan ditingkatkan, anggota DPR juga menerima aneka tunjangan untuk mereka. Misalnya tunjangan komunikasi intensif, tunjangan listrik dan telepon, serta biaya perjalanan ke daerah pemilihan. Juga masih banyak fasilitas lain.

Masih ada juga staf sekretariat yang digaji negara, mobil dinas, rumah dinas lengkap dengan perabotannya, dan gaji bulanan. Singkat kata tingkat kesejahteraan para anggota Dewan ini sangat diperhatikan oleh negara.
Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, anggaran DPR meningkat setiap tahun.

Sepanjang periode 2004-2009, total anggaran DPR mencapai Rp 6,54 triliun. Sekitar Rp 3,8 triliun anggaran itu habis untuk belanja barang dan kebutuhan operasional, dan 30 persen anggaran untuk tunjangan, gaji, dan honor. Sementara penyerapan aspirasi masyarakat hanya 0,2 persen.

Setiap anggota DPR kini dibantu satu tenaga ahli. Adapun Badan Legislasi diperkuat 30 tenaga ahli. Paling kurang 580 tenaga ahli berkumpul di Senayan. Tapi kualitas produk undang-undang tetap saja rawan untuk ditinjau ulang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Belum terlihat upaya pimpinan DPR, pimpinan fraksi, ataupun pimpinan komisi untuk memperbaiki citra. Memang muncul niat agar anggota DPR yang malas diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Namun, gagasan itu ditentang. Muncul resistensi dengan berbagai alasan.

Di antaranya, alasan yang pertama, anggota DPR bukanlah pegawai yang harus selalu ada di kantor. Mereka memiliki konstituen yang harus ditemui. Alasan itu perlu dipertanyakan karena DPR mempunyai masa reses, yang dipakai untuk mengunjungi daerah pemilihan.

Alasan lain menyangkut kewenangan. Siapa yang berwenang mengumumkan nama anggota Dewan yang malas itu? Badan Kehormatan? Fraksi? Sekjen atau pimpinan DPR? Semuanya saling melempar dan merasa tidak berhak. Intinya tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki citra DPR.

Tak Penuhi Target

Dampaknya, tebukti keseluruhan kinerja anggota DPR periode 2004-2009 tidak tercapai seperti yang direncanakan. Penurunan kinerja itu terlihat sejak tahun pertama, sehingga tidak sesuai dengan harapan rakyat yang diwakili oleh anggota Dewan yang terhormat.

Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sabastian Salang, dalam perbincangan dengan Suara Merdeka, menyoroti merosotnya kinerja anggota DPR terjadi mulai tahun pertama mereka disibukkan masalah internal perebutan jabatan pimpinan DPR, alat kelengkapan serta pembagian komisi oleh masing-masing fraksi. ”Perhatian mereka terfokus pada perebutan jabatan sehingga kinerjanya jauh dari harapan,” ujarnya.

Wajar jika Sabastian memprediksi bahwa kinerja DPR hanya tercapai 30% dari program kerja yang direncanakan. Dengan demikian pada tahun pertama masih jauh dari harapan rakyat seperti yang mereka janjikan pada saat kampanye.

Pada tahun kedua, Formappi mencatat, anggota DPR disibukkan berbagai skandal seperti korupsi dan percaloan, sehingga banyak anggota yang sibuk menyelamatkan diri serta memperbaiki citra. ”Belum ada upaya nyata membala kepentingan rakyat, sibuk ngurus diri sendiri.”

Tahun ketiga, DPR mencoba mengambil simpati rakyat “bergenit-genit ria” dengan pemerintah. Masih lekat di ingatan kita tentang maraknya anggota DPR ramai-ramai mengajukan hak interpelasi dan angket untuk masalah BBM, haji, impor beras, dan lain-lain.

Selain itu, kelanjutan kasus korupsi yang dihadapi sejumlah anggota Dewan dan banyak yang menjadi tersangka. Kasus bagi-bagi duit oleh anggota DPR tak henti-hentinya menyibukkan KPK, sehingga praktis menyita perhatian mereka, baik yang menjadi tersangka atau yang bakal.

Selain yang sibuk mengurus dirinya karena tersangkut urusan dengan KPK, tahun keempat, perhatian anggota DPR terfokus pada pembuatan dan pembahasan RUU bidang politik, seperti RUU Pemilu, Pilpres, dan Susduk. Kesibukan itu termasuk dalam pembahasan kepentingan politik masing-masing parpol untuk meloloskan partainya mengikuti Pemilu 2009.

Menginjak tahun kelima, kesibukan anggota DPR menghadapi Pemilu 2009 semakin bertambah karena untuk mengamankan posisi mereka menghadapi Pileg, sehingga persentase kehadiran di kantor menurun drastis. ”Paling hanya 20% sampai 25%. Perhatian mereka tersita untuk menghadapi pemilu.”

Ditambah belum maksimalnya penggunaan pusat infromasi serta akses ke publik secara meluas, sehingga yang tampak, selain kesibukan yang jauh dari kepentingan rakyat yang diwakili, adalah upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan melalui tunjangan, sehingga terkesan sekali anggota Dewan periode ini terkontaminasi pragmatisme yang diwariskan oleh pendahulu atau anggota DPR sebelumnya.

Wajar jika yang sangat menonjol anggota DPR periode 2004-2009 lebih sibuk melakukan transaksi dalam pembuatan UU, pelaksanaan Undang-undang yang dibumbui berita tentang politik uang yang banyak terbongkar.

Sabastian mengakui wajar jika kredibilitas DPR periode ini banyak menurun.Perubahan sistem Pemilu dengan menggunakan suara terbanyak sesuai keputusan MK diharapkan bisa memengarui paradigma politikus kita.

Ini adalah upaya memperbaiki politikus kita meski diakui Sabastian secara kualitas seperti pendidikan agak menurun dan banyak dihuni publik figur seperti artis. Tapi dari sisi dedikasi terhadap partai dan rakyat yang diwakili bakal meningkat.

Pada masa mendatang, politikus yang masuk ke DPR adalah mereka yang bernar-bnenar berjuang dari bawah, bukan sekadar menggantungkan diri kepada partai. ”Mereka yang masuk benar-benar politikus yang berdarah-darah karena perjuangnya untuk dipilih rakyat, menghabiskan tenaga dan dana yang banyak.”

Harapan Formappi kemungkinan masih jauh api dari panggang. Sebab survei LSI pada 8-18 Februari 2009, tentang efek calon terhadap perolehan suara partai, pascaputusan MK yang menetapkan calon terpilih ditentukan suara terbanyak menunjukkan, 44% dari 2.455 responden tetap menandai partai, 36% menandai calon, 12% menandai partai dan calon, serta lainnya 9%.

Hasil ini menunjukkan, bagi pemilih, partai masih lebih penting ketimbang calon. Hasil pentingnya, efek partai jauh lebih penting dibandingkan efek calon terhadap partai. Ini tidak membuktikan anggapan bahwa calon bisa mendongkrak suara partai.

(Diambil dari: Suara Merdeka, 02 Maret 2009)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: